19/12/2008
18/12/2008
Membungkam Suara Lantang di Istana
International Migrant Day 20008//SP/Ruht Semiono
Buruh bernegosiasi dengan polisi yang ingin merebut mobil pengeras suara saat berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Kamis (18/12). Para buruh tertahan dan tidak bisa melanjutkan aksi menuju istana menggunakan pengeras suara.
Dilarang berdemo dengan pengeras suara! Barangkali begitu perintah presiden kepada kapolri. Alhasil, aksi demo ratusan buruh migran hampir tak terdengar meskipun digelar di depan Istana Negara, baru-baru ini. Seperti biasa terjadi, para buruh seolah “baru diperbolehkan” menjerit saat disiksa majikan.
Siang itu, tarian reog dan kuda lumping terlihat ramai dan menarik di antara sekian bangunan pencakar langit di bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di sekitar atraksi budaya ini, ratusan demonstran terus-menerus berteriak dan berorasi meluapkan kesesakan di dada.
Remitansi Rp 167 triliun sejak tahun 2003 seolah tidak bisa meluluhkan hati pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal bagi buruh migran. Pemerintah hanya mau mengambil gulanya saja. Bahkan, mereka yang berjuang untuk menyuarakan aspirasi saudara-saudarinya yang tidak bisa bersuara dilarang tanpa alasan yang jelas. Aksi solidaritas dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Sedunia disabotase. Suara lantang dan jeritan buruh migran dibungkam satuan polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat.
Mobil kijang pikaup biru bernomor polisi B 9055 VC yang memuat 1 generator, 6 box loudspeaker, 2 TOA, 1 amplifier dan 1 Mixer dihadang sekelompok polisi. Tidak ada yang boleh melintas ke Istana dengan pengeras suara.
Setelah mobil pertama dihadang, massa kemudian memindahkan peralatan pengeras suara ke mobil kedua, Suzuki Carry 1.0 hitam bernomor polisi F 8915 R. Mobil ini juga dicegat.
Sekelompok polisi dengan beberapa mobil pengendali massa membuat kerumunan massa tersudut. Tiga mobil polisi dengan kerangkeng bernomor polisi 71141-VII, 71143-VII, 71228-VII dan sebuah truk Isuzu 120 ps 71234-VII serta beberapa sedan polisi menutupi jalan yang akan dilalui demonstran.
Massa yang membawa sapi buatan simbol buruh yang terus diperah pemerintah tidak bisa melewati hadangan tersebut. Bahkan, sempat terjadi aksi saling dorong antarpolisi dan massa. Alasan penghadangan dan sabotase ini menurut pihak kepolisian seperti yang dituturkan Benhard Nababan, advokat Migrant Care adalah pelanggaran terhadap UU No 9/1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami sudah memenuhi semua persyaratan yang tertera dalam UU tersebut. Namun, mengapa kami dilarang dengan cara seperti ini? Mengapa kami didiskriminasi?” tanya Benhard.
Tiga hari lalu massa dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengusung begitu banyak pengeras suara. Kelompok ini tidak dilarang polisi.
Bernard juga mengatakan bahwa pihak kepolisian yang dipimpin Komisaris Edy Purbo beberapa kali berupaya menghadang, mengintimidasi, membentak, dan merebut kunci kendaraan yang berisi pengeras suara.
“Polisi sangat tidak profesional dan pemerintah yang berada di balik polisi-polisi ini sangat tidak demokratis. Kenapa perlakuan ini hanya ada di Indonesia, sedangkan PBB sendiri sangat menghargai nasib buruh migran,” imbuh mantan majelis wilayah PBHI Sumatera Utara.
Tentang pelarangan ini dan genealogi UU No 9/1999, pengamat hukum dari Universitas Atma Jaya, Daniel Yusmic mengatakan bahwa ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam pelarangan. Konteks pascareformasi 1998 jelas berbeda dengan situasi 2008. UU ini lahir melalui Perpu yang berisi subjektivitas pemerintah dengan syarat kegentingan yang memaksa dan situasi darurat. UU ini sangat tidak cocok kalau mendapat penekanan utama pada masa sekarang, apalagi sampai mengesampingkan Pasal 28 UUD 1945.
“Kalau pemerintah tidak berani untuk mengamandemen atau mencabut UU No 9/1999, berarti pemerintah ingin terus menjadikan UU tersebut sebagai alat kekuasaan. UU ini lahir tiga hari sebelum peringatan tragedi 27 Juli dan tidak melalui sebuah dialektika yang bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat,” lanjut Yusmic.
Masyarakat sebenarnya hanya ingin menggelar aksi solidaritas secara damai dan simpatik, bahkan dengan warna seni dan budaya yang kental. Demikian juga para buruh migran yang berharap bisa membuka mata pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga kerja Indonesia yang memungut devisa di negeri orang. Tapi jika hak asasi buruh masih ditindas dan teraniaya, dengan pengeras suara atau tidak, jeritan mereka akan terus menggema dan menyayat telinga. [Ermalindus Sonbay]
Buruh bernegosiasi dengan polisi yang ingin merebut mobil pengeras suara saat berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Kamis (18/12). Para buruh tertahan dan tidak bisa melanjutkan aksi menuju istana menggunakan pengeras suara.
Dilarang berdemo dengan pengeras suara! Barangkali begitu perintah presiden kepada kapolri. Alhasil, aksi demo ratusan buruh migran hampir tak terdengar meskipun digelar di depan Istana Negara, baru-baru ini. Seperti biasa terjadi, para buruh seolah “baru diperbolehkan” menjerit saat disiksa majikan.
Siang itu, tarian reog dan kuda lumping terlihat ramai dan menarik di antara sekian bangunan pencakar langit di bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di sekitar atraksi budaya ini, ratusan demonstran terus-menerus berteriak dan berorasi meluapkan kesesakan di dada.
Remitansi Rp 167 triliun sejak tahun 2003 seolah tidak bisa meluluhkan hati pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal bagi buruh migran. Pemerintah hanya mau mengambil gulanya saja. Bahkan, mereka yang berjuang untuk menyuarakan aspirasi saudara-saudarinya yang tidak bisa bersuara dilarang tanpa alasan yang jelas. Aksi solidaritas dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Sedunia disabotase. Suara lantang dan jeritan buruh migran dibungkam satuan polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat.
Mobil kijang pikaup biru bernomor polisi B 9055 VC yang memuat 1 generator, 6 box loudspeaker, 2 TOA, 1 amplifier dan 1 Mixer dihadang sekelompok polisi. Tidak ada yang boleh melintas ke Istana dengan pengeras suara.
Setelah mobil pertama dihadang, massa kemudian memindahkan peralatan pengeras suara ke mobil kedua, Suzuki Carry 1.0 hitam bernomor polisi F 8915 R. Mobil ini juga dicegat.
Sekelompok polisi dengan beberapa mobil pengendali massa membuat kerumunan massa tersudut. Tiga mobil polisi dengan kerangkeng bernomor polisi 71141-VII, 71143-VII, 71228-VII dan sebuah truk Isuzu 120 ps 71234-VII serta beberapa sedan polisi menutupi jalan yang akan dilalui demonstran.
Massa yang membawa sapi buatan simbol buruh yang terus diperah pemerintah tidak bisa melewati hadangan tersebut. Bahkan, sempat terjadi aksi saling dorong antarpolisi dan massa. Alasan penghadangan dan sabotase ini menurut pihak kepolisian seperti yang dituturkan Benhard Nababan, advokat Migrant Care adalah pelanggaran terhadap UU No 9/1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami sudah memenuhi semua persyaratan yang tertera dalam UU tersebut. Namun, mengapa kami dilarang dengan cara seperti ini? Mengapa kami didiskriminasi?” tanya Benhard.
Tiga hari lalu massa dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengusung begitu banyak pengeras suara. Kelompok ini tidak dilarang polisi.
Bernard juga mengatakan bahwa pihak kepolisian yang dipimpin Komisaris Edy Purbo beberapa kali berupaya menghadang, mengintimidasi, membentak, dan merebut kunci kendaraan yang berisi pengeras suara.
“Polisi sangat tidak profesional dan pemerintah yang berada di balik polisi-polisi ini sangat tidak demokratis. Kenapa perlakuan ini hanya ada di Indonesia, sedangkan PBB sendiri sangat menghargai nasib buruh migran,” imbuh mantan majelis wilayah PBHI Sumatera Utara.
Tentang pelarangan ini dan genealogi UU No 9/1999, pengamat hukum dari Universitas Atma Jaya, Daniel Yusmic mengatakan bahwa ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam pelarangan. Konteks pascareformasi 1998 jelas berbeda dengan situasi 2008. UU ini lahir melalui Perpu yang berisi subjektivitas pemerintah dengan syarat kegentingan yang memaksa dan situasi darurat. UU ini sangat tidak cocok kalau mendapat penekanan utama pada masa sekarang, apalagi sampai mengesampingkan Pasal 28 UUD 1945.
“Kalau pemerintah tidak berani untuk mengamandemen atau mencabut UU No 9/1999, berarti pemerintah ingin terus menjadikan UU tersebut sebagai alat kekuasaan. UU ini lahir tiga hari sebelum peringatan tragedi 27 Juli dan tidak melalui sebuah dialektika yang bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat,” lanjut Yusmic.
Masyarakat sebenarnya hanya ingin menggelar aksi solidaritas secara damai dan simpatik, bahkan dengan warna seni dan budaya yang kental. Demikian juga para buruh migran yang berharap bisa membuka mata pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga kerja Indonesia yang memungut devisa di negeri orang. Tapi jika hak asasi buruh masih ditindas dan teraniaya, dengan pengeras suara atau tidak, jeritan mereka akan terus menggema dan menyayat telinga. [Ermalindus Sonbay]
Sumber: https://www.infogsbi.or.id/2009/01/membungkam-suara-lantang-di-istana.html
26/11/2008
Segera Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran
26/11/2008 13:58 WIB - Nasional Aktual
Sumber: http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=18272
Jakarta, CyberNews. Buruh Migran Indonesia (BMI) menuntut Pemerintah segera meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi buruh migran. Pemerintah diminta segera menyusun dan menjalankan mekanisme yang memastikan jaminan perlindungan buruh migran sejak perekrutan hingga kepulangan.
Benhard Nababan, aktivis organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, menilai produk kebijakan pemerintah SBY-JK menyangkut perlindungan dan kesejahteraan buruh migran, tidak pernah melibatkan organisasi buruh migran. Dia menilai Inpres No 3/2006 maupun UU No 39/2004 cacat dan tak punya legitimasi. "Maka jangan heran bila seluruh regulasi tersebut pada kenyataannya jauh dari harapan buruh migran, baik dalam hal perlindungan maupun kesejahteraan," tandas Benhard dalam keterangan pers kepada Suara Merdeka CyberNews, Rabu (26/11).
Menurut dia, seluruh regulasi yang ada, maupun berbagai langkah untuk melakukan amandemen atas UU 39/2004, selama tidak melibatkan organisasi massa BMI hanya akan menguntungkan pemerintah dan PJTKI.
Benhard Nababan, aktivis organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, menilai produk kebijakan pemerintah SBY-JK menyangkut perlindungan dan kesejahteraan buruh migran, tidak pernah melibatkan organisasi buruh migran. Dia menilai Inpres No 3/2006 maupun UU No 39/2004 cacat dan tak punya legitimasi. "Maka jangan heran bila seluruh regulasi tersebut pada kenyataannya jauh dari harapan buruh migran, baik dalam hal perlindungan maupun kesejahteraan," tandas Benhard dalam keterangan pers kepada Suara Merdeka CyberNews, Rabu (26/11).
Menurut dia, seluruh regulasi yang ada, maupun berbagai langkah untuk melakukan amandemen atas UU 39/2004, selama tidak melibatkan organisasi massa BMI hanya akan menguntungkan pemerintah dan PJTKI.
Hal ini semakin menegaskan bahwa SBY-JK adalah rezim yang selalu melestarikan "perbudakan" atas nasib rakyat dan membiarkan tanpa perlindungan dan jaminan atas naiknya kesejahteraan BMI.
Atas dasar hal itu, lanjut Benhard, maka BMI menuntut Pemerintah RI untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional yang melindungi buruh migran yakni Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) 1990 dan Beberapa Konvensi ILO terkait seperti Konvensi ILO 143 tentang Pekerja Migran (1975), Konvensi ILO No 97 tentang Migrasi demi Pekerjaan (ILO Convention No 97 Concerning Migration for Migration Employment) yang direvisi tahun 1949 dan Konvensi No 181 tentang Agen Tenaga Kerja Swasta (Convention No 181 Concerning Private Employment Agencies) yang disahkan tahun 1997.
BMI juga menuntut pemerintah untuk segera menyusun dan menjalankan mekanisme yang memastikan jaminan perlindungan BMI sejak perekrutan hingga kepulangan menyangkut: tersosialisasinya seluruh hak-hak normatif bagi calon buruh migran, perlindungan dan penanganan bantuan hukum yang memadai bagi BMI yang mengalami masalah di negeri tujuan, monitoring reguler yang berperan aktif dalam mengatasi seluruh persoalan yang dialami oleh BMI, dan menindak tegas seluruh PJTKI yang melakukan pelanggaran atas hak-hak BMI dan menghukum dengan ganjaran setimpal.
"Kami menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan berbagai biaya lebih penempatan; beban ganda dari pemerintahan yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sekaligus bekerja sebagai buruh migrant yang harus membayar biaya penempatan dengan komponen biaya yang sangat memeras BMI," tegasnya.
Dia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan Terminal Khusus TKI (Terminal 3 yang sekarang disebut Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia/GPK TKI) melalui Konsultasi Publik dengan Serikat dan NGO Buruh Migran Indonesia. (Imam M Djuki /CN05)
Atas dasar hal itu, lanjut Benhard, maka BMI menuntut Pemerintah RI untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional yang melindungi buruh migran yakni Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) 1990 dan Beberapa Konvensi ILO terkait seperti Konvensi ILO 143 tentang Pekerja Migran (1975), Konvensi ILO No 97 tentang Migrasi demi Pekerjaan (ILO Convention No 97 Concerning Migration for Migration Employment) yang direvisi tahun 1949 dan Konvensi No 181 tentang Agen Tenaga Kerja Swasta (Convention No 181 Concerning Private Employment Agencies) yang disahkan tahun 1997.
BMI juga menuntut pemerintah untuk segera menyusun dan menjalankan mekanisme yang memastikan jaminan perlindungan BMI sejak perekrutan hingga kepulangan menyangkut: tersosialisasinya seluruh hak-hak normatif bagi calon buruh migran, perlindungan dan penanganan bantuan hukum yang memadai bagi BMI yang mengalami masalah di negeri tujuan, monitoring reguler yang berperan aktif dalam mengatasi seluruh persoalan yang dialami oleh BMI, dan menindak tegas seluruh PJTKI yang melakukan pelanggaran atas hak-hak BMI dan menghukum dengan ganjaran setimpal.
"Kami menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan berbagai biaya lebih penempatan; beban ganda dari pemerintahan yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sekaligus bekerja sebagai buruh migrant yang harus membayar biaya penempatan dengan komponen biaya yang sangat memeras BMI," tegasnya.
Dia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan Terminal Khusus TKI (Terminal 3 yang sekarang disebut Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia/GPK TKI) melalui Konsultasi Publik dengan Serikat dan NGO Buruh Migran Indonesia. (Imam M Djuki /CN05)
10/04/2008
Sidang Trafficking PRT Darniati Digelar di PN Jaktim
Kamis 10 April 2008 02:05 WIB
Pengungkapan kasus Elly Anita dan Darniati (PRT Migran Indonesia yang menjadi korban trafficking ke Irak) saat ini telah sampai pada proses di peradilan. Kasus ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jl Ahmad Yani No 1 Pulo Mas Jakarta Timur.
Terungkapnya kasus tersebut bermula dari pengaduan Elly Anita dan Darniati yang terjebak di Kurdistan Irak pada September 2007. Elly Anita dan Darniati dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 7 November 2007. Bareskrim Mabes Polri kemudian melakukan investigasi dan penangkapan terhadap para anggota yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2007, Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Andi Gunawan alias Fauzi alias Fauzi Nasution alias Aby Maulana yang merupakan bagian dari sindikat trafficking ke Irak, yakni melaklukan proses rekruitmen terhadap Darniati. Gunawan ditangkap di daerah lubang buaya RT 02 RW 003 Cipayung Jakarta Timur, yang kemudian ditahan di Mabes Polri. Setelah ditetapkan sebagai terdakwa, Gunawan kemudian dipindahkan ke tahanan kejaksaan dan saat ini ditahan di LP Cipinang.
Sidang akan digelar pada pukul 13.00 WIB dengan materi pemeriksaan saksi korban, yakni Darniati. Sidang akan diketuai oleh hakim Siswandriyono, S.H., M.H. dengan anggota Hiras Sihombing, S.H., dan Mansyurdin Caniago, S.H.
Terdakwa Gunawan di tuntut dengan pasal 102,103 dan 104 UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Gunawan dituntut dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun penjara dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 Milyar Rupiah dan paling banyak 15 Milyar Rupiah, atas tuduhan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara perseorangan; menempatkan TKI tanpa ijin; menempatkan TKI pada tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Diprosesnya kasus ini hingga tingkat peradilan merupakan suatu progress dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus buruh migrant Indonesia. Migrant CARE berharap bahwa pengungkapan kasus trafficking ini tidak hanya menyeret calo, tetapi juga bisa menjerat PJTKI yang memberangkatkan Darniati ke Yordania hingga terjebak di Negara konflik Irak.
Sidang besuk akan dihadiri oleh beberapa PRT migrant korban sindikat trafficking di Irak, antara lain Darniati, Elly Anita, Castini, dan Siti Julaihah. Sidang juga akan dihadiri oleh Migrant CARE yang selama ini melakukan pendampingan kepada para korban dari Irak. Anggota DPR RI yang concern pada trafficking direncanakan juga akan hadir, yakni Latifah Iskandar (anggota Komisi VIII dan mantan ketua pansus RUU Trafficking), serta Sonny S. (anggota komisi IX DPR RI).
(mbs)
Sumber: https://news.okezone.com/read/2008/04/10/229/99162/sidang-trafficking-prt-darniati-digelar-di-pn-jaktim
Langganan:
Postingan (Atom)